SUMBAR -- Selasa tanggal 6 Des 2022 Jam 23.30 wib Tim Humas Komnas mendatangi lokasi sekolah SMKN 06 Padang saat jam istirahat guna untuk mengantarkan surat konfirmasi dan klarifikasi terkait adanya pungutan dana komite satu murid dengan nilai Rp 200.000./bulan
Seorang komisaris Organisasi Wartawan dari JNI Jurnalis Nasional Indonesi anisial (AD)saat di konfirmasi awak media di kota Padang mengatakan, Kami sudah pertanyakan kepada beberapa orang murid dari SMKN 06 Padang membenarkan uangnkomite Rp 200.000./bulan untik satu orang siswa dan kalau tidak di bayar tidak di bolehkan ikut ujian minimal kelonggaran dari sekolah kalau tidak ada uang harus buat surat perjanjian setelah ujian harus di bayar berarti uang komite ini wajib dong kata (AD) terhadap wartawan.
Saat kami pertanyakan kepada murid bayaknya murid di SMKN 06 Padang ada _+1500 murid kalau kami perkirakan 1500 x 200.000 x12 bulan/satu tahun kira kira uang sebanyak ini untuk apa ini harus di pantau oleh penegak Hukum kami berharap jangan tutup mata dan dana BOS juga selalu mengalir kami dari Aktivis berharap kepada Tim Pengawas dan APH berkerja sama mengawasi hal ini siapaya pungutan di sekolah di leyapkan ungkap AD menutup pembicaraanya dengan sinis.
Awak media juga sangat memperhatikan adanya Hotel yang megah di sekolah SMKN 06 Padang kalau memang beroperasional kok masih juga uang komite di wajibkan dengan nilai yang sangat tinggi Rp 200.000/murid
Dilain tempat Zulhakim sebagai Kepala Divisi Humas Komnas LP KPK RI Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan saat di pertanyakan awak media via WhatsApp Kami sudah layangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Sekolah SMKN 06 Padang kalau surat kami ini di abaikan tidak ada balasan maka kami akan membuat surat laporan ke pada Kapolresta kota Padang karena menurut kami sudah tidak wajar membebankan wali murid dengan nilai sebanyak itu.
Kami sebagai kontrol sosial menghimbau seluruh Dinas terkait supaya Dana komite yang tidak ada kejelasan pengguna di hentikan,kami minta kepada kepala Dinas Pendidikan provinsi Sumatra barat jangan di kasih beban lagi wali murid untuk pendidikan masa depan Anak .
Kami juga akan meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap sekolah sekolah yang tidak memberikan biaya siswa yang dari pusat karena no rekening siswa keluar tapi tidak menerima uang, setelah sekarang di wajibkan ambil di bank kok cair, pada hal di kelas satu rekening sudah ada kok saat kelas 3 wajib siswa ambil di bank bisa cair .Ada apa ini...
Kami dari Lembaga pengawasan akan lacak sekolah sekolah dimana oknum oknum yang bermain sulap seperti ini akan kami Giring ke Ranah Hukum tutup Kadiv Humas Komnas LP KPK RI .
from Kabar-Investigasi.com https://ift.tt/tWCMbsd
Berita Viral
No comments:
Post a Comment