NTB - Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa akan melanjutkan kembali pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 pada Jumat (11/8/2022 Esok_red).
Keputusan ini diambil setelah Pimpinan DPRD mengambil keputusan bersama dengan pimpinan Fraksi-Fraksi Dewan membahas Program Strategis dan Prioritas, sepulang dari konsultasi ke Biro hukum provinsi Nusa Tenggara Barat pada Kamis (10/8/2022).
Sedianya Paripurna DPRD terakhir akan digelar Jumat esok, kemudian ditunda menyesuaikan dengan hasil pembahasan bersama TAPD mendatang.
Rapat dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq, hadir Pimpinan DPRD lainnya Nanang Nasirudin SAP. M.M Inov, Syamsul Fikri AR SAg MSi. bersama dengan pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD lainnya.
Dalam kesempatan tersebut Abdul Rafiq menyampaikan kabar terkait dengan kondisi terkini fiskal daerah, Menurutnya APBD tahun 2023 memiliki postur yang lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2022, hal ini wajar karena semangat Pemerintah Daerah dalam menyikapi pulihnya kembali kondisi perekonomian pasca Pandemi Covid-19.
"Ini sudah dibuat ringkasan PPAS dengan Total Plafon Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 di proyeksikan sebesar Rp 2.05 Triliun, dan ini terdiri dari Belanja wajib, Belanja mengikat, dan Belanja Prioritas. Hal ini masih bersifat sementara, sehingga proyeksi tetapnya akan dibahas secara lebih intens saat pembahasan APBD nantinya, meskipun demikian dipandang perlu untuk membahas segi Pendapatan Daerah, baik Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. " Urainya
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Daerah juga perlu memperhatikan potensi terkini seperti Sektor pendapatan dari tambang baik mineral maupun galian C.
Hal ini juga diperkuat oleh Wakil Ketua II DPRD Syamsul Fikri AR SAg., MSi bahwa tambang di Kabupaten Sumbawa sangat potensial untuk mendatangkan PAD. terlebih sekarang ini permasalahan tambang sudah dikembalikan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi, namun gejolak, dampak dan lokus tambang itu di Daerah Kabupaten, sehingga Daerah tak boleh adem ayem, dalam menghitung potensi riel dari tambang ini.
"Saat ini PT AMNT tengah memasuki tingkat akhir fase eksplorasi, dan 2023 akan memasuki masa kontruksi, dan ini merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak sumberdaya dan tentu saja PAD lebih besar diperoleh Daerah. Dan ini juga harus masuk dalam estimasi Pendapatan Daerah" Pungkasnya
Demikian pula Anggota DPRD lainnya Muhammad Sa'ad SAP dari fraksi Hanura Bersatu dan Budi Kurniawan ST dari Fraksi Demokrat sangat menaruh harapan peningkatan PAD dari sektor tambang ini.
"Kami yang dulu pernah sebagai praktisi tambang sangat yakin bahwa sektor tambang ini sangat potensial dalam mengumpulkan pundi-pundi PAD, Pemerintah Daerah, Pengusaha dan DPRD harus duduk bersama setidaknya membahas hal ini" Ucap Sa'ad.
Demikian Pula Budi Kurniawan ST yang akrab dipanggil BK menyebutkan bahwa dirinya intens berkonsultasi dengan Dinas ESDM Provinsi NTB dan tambang adalah sektor penopang perekonomian masyarakat kita, meskipun kewenangan tambang sudah dikembalikan ke Provinsi maka Kabupaten juga harus mendapatkan proporsi pendapatan asli Daerah dari usaha pertambangan dan jasa usaha pertambangan. Setidaknya ada tiga Perusahaan Tambang yang memiliki Izin Produksi di Kabupaten Sumbawa, dan ini jelas Sumber PAD yang besar" Pungkasnya.
Atas hal tersebut, Ketua DPRD akan mengagendakan pertemuan yang khusus membahas Pendapatan.
“Masalah pendapatan perlu ruang lebih panjang dibahas bersama TAPD maupun komisi teknis agar kondisi fiscal daerah baik, dan APBD kita juga harus sehat".
Kemudian lanjutnya, Pembahasan APBD harus bekerja keras sebagaimana yang terjadi sejak pendemi dua Tahun ini dan sekarangpun Pembahasannya lebih intensif.
Menurutnya, hal itu menjadi sebuah keniscayaan, lantaran APBD harus tetap sehat agar dapat menyerap Aspirasi rakyat dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Demikian pula Visi dan misi.
Reporter : Agus
from Kabar-Investigasi.com https://ift.tt/uc7JpPz
Berita Viral
No comments:
Post a Comment