Ketua LSM SIDIK Syaiful Bahri menjelaskan, berdasarkan bukti investigasi di lapangan pihaknya telah menemukan indikasi rangkap jabatan (Sertifikasi dan Perangkat Desa) tiga oknum guru fungsional non PNS yang mendapat aliran dana sertifikasi dari Kementrian Agama dan juga telah terdaftar detail dengan data PTK (Pangkalan dan penjamin Mutu Pendidikan) mendapatkan dua tunjangan dari APBD/APBN dan mengabaikan UU pasal 59 desa dan pasal 29 UU Desa.
" Mereka guru fungsional non PNS di lingkungan Kemenag Sumenep yang menerima aliran dana Sertifikasi dan juga menerima gaji sebagai perangkat Desa," katanya. Rabu (11/9)
Saiful menjelaskan ketiga orang tersebut, Inisial B, MR dan RH juga perangkat Desa di Kecamatan Ganding.
" Mereka harus melepas salah satu jabatannya," tegasnya
Pihaknya berharap Kementrian Agama Republik Indonesia Jawa Timur menindak lanjuti laporan kasus tiga oknum guru fungsional non PNS yang merangkap jabatan.
" Kami mengantongi data data yang akurat dan akan mengawal dan mengusut sampai tuntas kasus ini," pungkasnya.( Sar)
from MOKI I Media Online Kabar Investigasi https://ift.tt/2ZRK7CM
Berita Viral
No comments:
Post a Comment