Tanggapan saya menurut sudut pandang politik, kpu adalah penyelenggara formal bukan substansial artinya KPU bertugas menerima syarat administrasi sebagai caleg, sepanjang tidak ada aduan pemalsuan maka syarat itu dianggap asli.
Kendati demikian Muhammad alfarizi S.H.L.MM juga menjelaskan jika dilihat dari kaca mata hukum Bila ditemukan kejanggalan oleh masyarakat Dan adanya aduan serta informasi tentang dugaan kpu wajib memferifikasi berkas tersebut.
Apabila terbukti atas dugaan dimaksud, misalnya ijazah dipalsukan serta penambahan titel akademik dimplomat empat atau strarta satu hukum (SH),didapatkan dengan cara dan proses Yang tidak wajar dengan atau mendapatan titel dengan tidak mengikuti pembalajaran di universitas (ijazah beli) Yang dipakai jumawarzi Maka itu termasuk pidana umum dan itu ranahnya aparat penegak hukum. (Hdp)
from MOKI I Media Online Kabar Investigasi http://bit.ly/2VXEMsD
Berita Viral
No comments:
Post a Comment