February 10, 2022

DIVISI HUMAS DAN DUMAS LP KPK RI SARANKAN SECEPATNYA REVOLUSI KEMISKINAN, EKONOMI DAN PENDIDIKAN DI PESISIR SELATAN SUMATRA BARAT

| February 10, 2022 |

 



PESISIR SELATAN - Divisi Humas dan Dumas Komnas (kommisi Nasional )Lp kpk  Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Dan keadilan Hasil dari Surat keputusan (SK)dari Ketua Umum LP KPK Komnas Pusat Amirul s Piola SH Tugas Divisi  Humas dan Dumas  Adalah Menerima Aspirasi dan pengaduan masyarakat sehubungan dengan adanya suatu laporan kejadian perbuatan pelanggaran hukum baik pidana umum maupun pidana khusus serta Menjalankan Tugas sesuai Visi dan Misi Lp kpk Berdasarkan UU 28 tahun 1999


Syahrial adalah seorang Aktivis humas komnas lp kpk yang berdomosili di kabupaten pesisir selatan saat di hubungi awak media kabar investigasi.com via whatsapp di painan 

Kami dari humas lp kpk minta kepada DPRD dan Pemda Pesisir selatan Di Revolusi secepatnya kemiskinan,pendidikan dan Ekonomi di kabupaten ini karena kami sudah bayak menerima laporan dan keluhan masyarakat baik masalah ekonomi atau Pendidikan 


Saya sebagai putra daerah sangat Antusias terkait pemberitaan Ketua DPRD Ermizen yag kami kutip dari Lembaran .id

Kami dari Lembaga Pengawasan independen juga tidak inginkan jangan cuma indah di atas kertas tapai tidak ada dalam prakteknya

Dalam pemberitaan juga di sampaikan Ketua Ermizen bahwah Legislatif sebagai pengawasan belum ada melihat adanya suatu trobosan yang di lakukan oleh pemerintah daerah 

kabupaten pesisir selatan baik itu tentang Kemiskinan,Ekonomi dan Pendidikan


Syahrial adalah sebagai Wakil Kepala Humas da 

Dumas Komnda LP KPK 

Saya ini asli Putra pessel 

jadi kami sebagai Lembaga Pengawasan meminta kepada DPRD adalah sebagai pengawasan  legislatif dan Pemda adalah sebagai pelaksana exsekutif suapaya di adakan Revolusi adala suatu perobahan yang berlangsyng secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok pokok kehidupan dalm Revolusi Kemiskinan,Ekonomi dan 

Pendidikan 


Terakhir kami sampaikan jangan cuma janji pemda harus komit penuntasan wajib belajar 12 tahun karena bagian dari program strategis Bupati dan Wakil bupati pada priode 2021-2024 utk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan semua Masyarakat Pesisir selatan sudah mendengar atau Paham dengan program uni yang di janjikan 


Andaikan dalam berapa bulan ini kami masih menerima laporan dari anak keponakan kami di sekolahan mnyangkut pembayaran bulanan dan lainya kami tentu punya cara tersendiri dari kelembagaan karena kami kami di SK kan langsung dari pusat .Tutup Syahrial

(ZULHAKIM)



from Kabar-Investigasi.com https://ift.tt/fDM4CIL
Berita Viral

No comments:

Post a Comment

Back to Top