Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, Elisati Halawa,ST., didampingi Wakil Ketua, Fa'atulo Sarumaha,S.IP.,MM. Serta dihadiri para Anggota DPRD, Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD dan Kepala Bagian lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
Ketua DPRD Kabupaten Nisel, Elisati Halawa, ST menjelaskan, rapat Paripurna ini tetap harus dilaksanakan meski saat ini publik dihebohkan dengan wabah Covid-19.
“Karena ada larangan atau tidak diperbolehkan adanya perkumpulan massa, maka pada rapat paripurna ini anggota DPRD Nisel diatur jarak 1 meter, ujarnya.
Lebih jauh dikatakan, anggota DPRD yang hadir berjumlah 25 orang telah memenuhi korum. Disebutkan, dalam rapat pihaknya menerapkan protokol kesehatan, dimana sebelum masuk ke ruangan sidang, telah disiapkan hand satinizer (pencuci tangan). Sedangkan peserta rapat diharuskan dan para undangan maupun Pers/LSM mengatur jarak, ungkap Ketua DPRD.
“Untuk posisi duduknya juga kita atur. Ada jarak sesuai dengan ketentuan dalam sosial distancing yang dianjurkan pemerintah. Kita sampaikan bahwa LKPJ ini tetap harus kita laksanakan karena sudah sesuai dengan Undang-undang,” pungkas Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Bupati Nisel diwakili Sekretaris Daerah, Ir. Ikhtiar Duha, MM mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nisel yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Dimana LKPJ Bupati Nisel akhir tahun anggaran 2019 merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD Kabupaten Nias Selatan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2019, ungkap Sekda.
Ia jelaskan, pertumbuhan ekonomi Nias Selatan pada tahun 2019 sebesar 5,03 persen dan sudah melampaui target RPJMD pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,01 persen. "Dalam hal ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nias Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2019 sebesar 6.861,48 milyar rupiah, tandas Sekda.
Sektor pertanian sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai 44,36 persen. "Selanjutnya diikuti oleh sektor kontruksi sebesar 14,83 persen dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9,64 persen. Sementara sektor-sektor lain memberikan total kontribusi sebesar 31,17 persen terhadap perekononian di Nisel, terang Sekda.
Pantauan setelah Sekda menyampaikan nota pengantar lkpj Bupati, istirahat dan dilanjutkan kembali pembentukan pansus yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Fa'atulo Sarumaha, S.IP, MM dihadiri Bupati diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan, Gayus Duha, S.Pd. Hasil pembentukan Pansus diambil dari satu masing-masing 9 Fraksi dan terbentuk Pansus yang di Ketua Tongoni Tafonao. (duha)
from MOKI I Kabar-Investigasi.com https://ift.tt/2xzRHFK
Berita Viral
No comments:
Post a Comment