Dihadiri : Ketua Forkada Kepulauan Nias, Faduhusi Daely (Bupati Nias Barat); Ketua BPP-PKN, Christian Zebua, Asisten Operasi Kapolri, Irjen Pol Martuani Sormi Siregar; Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik; Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar; Wakalpolda Sumut, Brigjen Pol Mardiaz; Forkopimda dan Sejumlah elemen masyarakat Nias.
Usai Mendagri Tito Karnavian diberi gelar kebesaran adat yaitu "Tuha Hari Sifaoma Bawa" atau "Pedang Bermata Dua" di Desa Bawomataluo. Surat pernyataan aspirasi ditandatangani tokoh masyarakat, agama dan pemuda se-Kepulauan Nias tentang aspirasi pembentukan "Provinsi Kepulauan Nias".
Dibacakan mantan Ketua DPRD Nias Selatan, Sidiadil Harita yang juga merupakan tokoh pemekaran Nias Selatan :
Bahwa Kepulauan Nias secara geografi adalah garda terdepan bagian Barat wilayah NKRI yang masih menyandang predikat 3t yaitu terdepan tertinggal dan terisolirBahwa Kepulauan Nias termasuk dalam kategori kebijakan pertimbangan kepentingan strategi nasional sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 yaitu: a. Sebagai Pulau terluar, b. Sebagai daerah perbatasan yang berhadapan langsung dengan samudra Hindia, c. berpengaruh pada kepentingan nasional dan keutuhan NKRI mengingat Kepulauan Nias terdiri dari 132 pulau dan 30 pulau terunik dan 120 pulau terhuni yang sangat rawan terhadap ancaman penyusupan yang dapat mengganggu kepentingan nasional dan keutuhan NKRI.
Bahwa Kepulauan Nias memiliki potensi perekonomian yang unggul di bidang pariwisata kelas dunia bidang perikanan yang sangat kaya sangat indah sumber daya lautnya dan tanahnya sangat subur Bahwa Kepulauan Nias selama ini kerukunan antara umat beragama sangat kondusif dan saling toleran dalam menjalankan ibadah agama masing-masing.
Bahwa Kepulauan Nias telah memulai mendeklarasikan usulan pemekaran dan pembentukan menjadi calon provinsi sejak tanggal 2 Februari 2009 telah dilakukan penyusunan kajian akademik oleh konsultan yang direkomendasikan oleh Kemendagri di Jakarta dan telah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia serta telah mencapai puncak keberhasilan yaitu telah dibahas bersama dalam rapat rapat komisi II DPR RI dengan pemerintah bersamaan dalam pembahasan 55 RUU calon DOB, di mana Kepulauan Nias dinyatakan memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi satu provinsi.
Namun pada sidang paripurna DPR RI tanggal 29 September 2014 ditunda penetapannya karena akibat situasi konstelasi politik pada waktu itu.
Berdasarkan potensi unggulan sebagaimana diuraikan tadi kami nyatakan bahwa bila dibentuk satu Provinsi Kepulauan Nias akan mampu membiayai roda pemerintahan secara mandiri dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias merupakan suatu hal yang mendesak dan tidak perlu ditunda-tunda serta memperoleh kesejahteraan yang layak adalah hak setiap warga negara sehingga Provinsi Kepulauan Nias dapat memberi kontribusi secara maksimal sebagai garda terdepan bagian Barat wilayah NKRI yang mampu menghadapi segala jenis ancaman yang datang dari luar.
Dengan penuh sukacita kami masyarakat Kepulauan Nias menyambut baik perkenalan kunjungan kerja Bapak Mendagri RI Prof Dr Tito Karnavian yang begitu cepat merespon aspirasi masyarakat Kepulauan Nias tidak berlebihan bahwa tujuan kerja perdana Menteri selama periode pemerintahan Presiden Jokowi membawa semangat baru bagi perjuangan masyarakat Kepulauan Nias untuk terwujudnya pembentukan Provinsi Kepulauan Nias oleh karena itu kami menyampaikan aspirasi dan ucapan terima kasih yang tinggi seraya berdoa kiranya Tuhan yang maha kuasa menganugerahkan berkat kesehatan dan kesuksesan kepada Bapak Prof Dr Tito Karnavian dalam menjalankan tugas negara dan bangsa.(doeha)
from MOKI I Media Online Kabar Investigasi https://ift.tt/2RDnnlA
Berita Viral
No comments:
Post a Comment