Hal inilah menjadi penyebab bahwa cendrung Pembangunan di Elar Selatan selalu dicurigai oleh masyarakat akan penggunaan dananya. Persoalan transparansi anggaran yang tidak ada mengakibatkan pembangunan tidak didukung, malah dicurigai.
Dari pantauan Media Online Kabar Investigasi di wilayah tersebut ditemukan banyak persoalan hukum Dana Desa yang belum tuntas diselesaikan. Misalnya; Pembangunan PLTMH di Desa Wae Rasan dan PLTMH di Desa Pa'an Waru, Persoalan rabat jalan, deuker dan juga pembangunan gedung polindes, serta raskin di Desa Sangan Kalo, pembangunan gedung Kantor Desa Gising di Teong, dan berbagai persoalan lainnya di beberapa Desa yang sampai detik ini menjadi teka-taki bersama.
Padahal pembangunan itu selalu direncanakan Pertahunan dan selalu merupakan pringkat prioritas pertama kebutuhan masyarakat. Artinya pembangunan itu harus selesai dibangun sesuai kalender kerja, karena itu merupakan kebutuhan urgent masyarakat.
Pembangunan yang direncanakan merupakan pembangunan yang harus diselesaikan dengan tuntas sehingga memiliki asas manfaat atau masyarakat dapat dengan cepat memanfaatkan fasilitas kebutuhan prioritas tersebut.
Lemahnya lembaga hukum untuk menyikapi informasi penyelewengan dan rendahnya peran stakeholder struktural birokratis dalam Pemerintahan untuk mengawasi penggunaan dana desa menjadi peluang penyimpangan.
Bahkan berbagai Media selalu mengangkat persoalan tetapi apatisme pemangku kekuasaan menganggap seolah-oleh semuanya hanya wacana semu yang tidak penting untuk disikapi.
Masyarakat sering melihat adanya pemeriksaan terhadap realisasi penggunaan dana desa, tetapi alhasil dari proses pemeriksaan tidak memberi kontribusi positif terhadap efektivitas dan efisiensi berbagai pembangunan di tingkat bawah. Berbagai pendekatan pemangku kepentingan cendrung hanya mau dilihat ada oleh masyarakat tetapi tidak ada hasil akhir yang memuaskan yang didapati oleh masyarakat.
Di bawah lemahnya kekuasaan politis dan buruknya budaya birokrasi sekarang ini, Kabupaten Manggarai Timur dan elar selatan khususnya tidak siap menghadapi Era Teknologi atau Era Digital seperti visi Presiden RI (Jokowi M'aruf ).
Masih banyaknya persoalan realisasi pembangunan Dana Desa, persoalan Administrasi khusus lainnya, persoalan hukum (lemahnya penegakan hukum) dan persoalan aspek sosiologis lainnya menjadi kendala terbesar mencapai kesejahteraan. (MaxPonda)
from MOKI I Media Online Kabar Investigasi https://ift.tt/2Pr19Ap
Berita Viral
No comments:
Post a Comment