TUBABA -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Tiyuh) Kabupaten Tulangbawang Barat tidak mengetahui soal polemik yang berada di Tiyuh Persiapan Sido Agung. "Kita kan tidak mengetahui polemik, polemik itu kan menurut media," kata Sofian Nur saat di Hubungi melalui via Cellulernya,Jum'at(28/7/2022).
Dirinya mengakui kemarin datangi kantor Tiyuh Persiapan Sido Agung untuk pembinaan dalam rangka menjelang kedefinitifan Tiyuh Sido Agung. "Kita kan ngecek situasi ,Kondisi untuk definitif awal-awal Agustus. Terkait Persoalan itu, Kan kita kemarin sampaikan kalau ada hal-hal bisa di laporkan di jalur pemerintahan, tapi sampai saat ini kan kita tidak menerima laporan secara tertulis, kemarin kita tanya tidak muncul kan,jadi kita tunggu sampai ada laporan secara tertulis,ini pemerintahan Loh,"ucapnya.
Dirinya mengatakan suatu masalah harus di laporkan secara pemerintahan. "Seolah-olahkan tidak menghargai adanya jalur pemerintahan,jadi kami ini apa di dinas ini kalau tidak ada laporan, kan seperti itu," ujarnya.
Menanggapi pernyataan Plt.Tiyuh Persiapan Sido Agung yang mengatakan Siltap untuk biaya proses Definitif, Kepala Dinas PMD ini tidak menghiraukan pernyataan tersebut. "Itu kan kata Jupri, inikan pemerintahan, harus ada laporan apa gitu baru di pasilitasi," kata dia.
Dirinya mengakui bahwa dari persoalan tersebut membuat geram atasannya. "Kami kan di marah pimpinan, dan laporan tidak ada,siapa yang tidak di bayar itu namanya siapa harus jelas kedudukannya apa,jadi kalau tidak ada laporan bagaimana mau menindaklanjuti," kata Sofian.
Sofian menambahkan, dirinya dalam pertemuan kemarin di Tiyuh Persiapan Sido Agung di hadir kan Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, BPT dan Aparatur Tiyuh. "BPT saja belum pernah di tembuskan laporan,itu wakil masyarakat loh di tiyuh," kata dia.
Menanggapi pernyataan tertulis yang di sampaikan aparatur Tiyuh untuk mendesak DPRD membantu proses pencairan gaji mereka, Sofian Nur mempersilahkan. "Kalau mereka mau bertanya ke DPRD ya silahkan,kalau kami kan perlu jelas dulu siapa yang gak di bayar,nama dan jabatannya apa? berapa bulan, jadi kami dinas menunggu," ujarnya.
"Kalau itu pernyataan di sampaikan ke DPRD ya silahkan saja, karena mereka menganggap DPRD yang bisa menyelesaikan bukan dinas," tukasnya.
Menurutnya, kalau persoalan tersebut di laporkan kepada DPRD berarti tidak menghargai adanya Pemerintahan.
"Kok takut sama Dinas,ke DPRD mereka gak takut,ini gak benar, bearti tidak menghargai Dinas,tidak menghormati kelembagaan,tidak mengaku bahwa adanya Dinas pemberdayaan masyarakat dan Tiyuh bearti mereka," ucapnya.
"Kemarin yang tidak hadir satu kepala suku saja,kita kan berharap adanya penyelesaian,tidak menggangu berjalannya proses Definitif, kalau memang tidak berjalan kondusif mengapa juga kita mendefinitifkan tiyuh yang tidak kondusif," tutupnya.
REPORTER : FERI
from Kabar-Investigasi.com https://ift.tt/uxnEvRP
Berita Viral
No comments:
Post a Comment