JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM-Nus ), Mempertanyakan kemana perginya dana sebesar Rp 7,6 Triliyun yang dikelola oleh Badan pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar.
“Karena hingga saat ini, harga minyak goreng yang kita temukan di pasar masih melambung tinggi,” ungkap Eko Pratama, Koordinator Bem Nus.
“Kami mengingatkan kepada BPDPKS untuk serius dan tidak main-main, ini persoalan hajat hidup orang banyak. Saat ini keluhan itu datang dari berbagai macam penjuru di masyarakat, mulai dari pelaku usaha UMKM kuliner, emak-emak yang terdampak langsung. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa (Ramadhan), semua akan menjerit jika kondisinya masih seperti ini,” tandas Eko.
Eko juga mempertanyakan sampai kapan solusi jangka pendek itu akan bertahan.
“Pemerintah pun tak bisa memberikan kepastian kepada masyarakat. Tampak Sebegitu tidak berdayanya pemerintah di hadapan para kartel minyak goreng ini. Berbagai paket kebijakan diluncurkan, operasi pasar yang tidak tepat sasaran, subsidi yang cukup besar pun tak kunjung membuat harga minyak goreng stabil, dan berujung pada kelangkaan,” kata Eko.
BEM Nusantara di seluruh Indonesia, kata Eko, akan konsisten melakukan survey pasar. “Jika didapati harga yang masih melambung dengan skema subsidi Rp 7,6 Triliyun yang tidak tanggung-tanggung, berarti fix turun ke jalan mungkin solusi yang dibutuhkan. Maka jangan salahkan jika kami akan turun bersama pedagang pasar dan emak-emak meramaikan kantor BPDPKS, Kemendag, dan instansi terkait lainnya,” tegas Eko.
( YOPI / TIYAH )
from Kabar-Investigasi.com https://ift.tt/Bz0ADft
Berita Viral
No comments:
Post a Comment