SUMBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat dorong Pemerintahan Provinsi melalui dinas sosial melakukan sinergisitas dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat untuk mempercepat pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Supardi mengatakan(ketua DPRD Sumbar), atas kajian yang buat KPK, kira-kira 11 juta DTKS tidak akurat.
“Ini jelas merugikan negara, bantuan yang berikan tidak tepat sasaran ,di berikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan,”ujarnya.
Katanya lagi,"persoalan data ini (DTKS) sering menimbulkan masalah dan memancing kerusuhan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
“Persoalan ini terlihat jelas saat dalam penanganan pandemi Covid-19 yang dijalankan pada beberapa waktu lalu, banyak bantuan yang diberikan pemerintah pusat ataupun daerah yang berjalan tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Supardi (ketua DPRD Sumbar) menerangkan bahwa ada dua persoalan mendasar yang menyebabkan tidak akuratnya DTKS. Pertama karena proses memasukan data awal yang tidak akurat, dalam hal ini data yang dimasukan cenderung orang-orang, atau keluarga dari perangkat nagari, atau perangkat terjadilah banyak masyarakat yang berhak harusnya memenuhi kriteria tidak ada dalam Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
(Amriadi/tim)
from Kabar-Investigasi.com https://ift.tt/327veiR
Berita Viral
No comments:
Post a Comment