Terdapat enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pati yang terlibat dalam kerja sama ini, yakni Disnaker, DinkopUMKM, DPMPTSP, Disdagperin, Dinkes, dan DLH.
Perjanjian kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Jenderal (Dirjen) Binalattas Kemnaker RI Bambang Satrio Lelono, Bupati Pati Haryanto, dan enam Kepala OPD. Prosesi penandatanganan dilaksanakan di Ruang Penjawi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Rabu (26/2/2020).
Bambang Satrio Lelono menjelaskan, tujuan kerja sama ini ialah meningkatkan produktivitas daya saing Pemkab Pati dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Tujuan tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan peningkatan produktivitas, bimbingan konsultasi, dan kewirausahaan terintegrasi.
“Bentuk kegiatannya ialah peningkatan kualitas SDM agar mereka memiliki daya saing tinggi. Termasuk juga mendorong UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah-red.) di Pati,” tutur dia.
Menurut Bambang, indikator keberhasilan dari kerja sama ini hanya dua. Pertama, meningkatnya keterampilan, produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Pati. Kedua, mewujudkan ekspor. Produk dari Pati yang tadinya belum ekspor supaya bisa diekspor.
Sementara, Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Khoirul Mahalli, yang dihadirkan dalam kegiatan penandatanganan MoU mengatakan, pihaknya mendukung penuh kerja sama ini. Terlebih, satu di antara poin kerja sama yang disepakati, yakni mendorong UMKM, sejalan dengan program utama GPEI.
“Program utama kami saat ini ialah UMKM naik kelas. Kami siap menurunkan tim kami untuk menjadikan UMKM yang ada di Pati go international. UMKM Pati harus bisa ekspor,” tegas dia.
Khairul menyebut, pihaknya siap memberi pendampingan pada UMKM untuk memahami bagaimana menyusun business plan dan memahami market share yang ada di pasar dunia.
Ia menambahkan, GPEI juga siap memberdayakan semua potensi yang ada di UMKM Pati.
“Kalau sudah ada produknya, kalau sudah ada pasarnya, kami siap memberi modal kerja pada UMKM tanpa jaminan. Kami juga ikut memasarkan. Kami bekerjasama dengan Kemenlu dalam rangka diplomasi ekonomi. Semua kedutaan Indonesia di luar negeri membantu memasarkan produk Indonesia,” papar dia.
Kepada para pelaku UMKM di Pati, Khairul berpesan agar mereka tidak berpikir bahwa ekspor harus dalam kuantitas besar. Menurutnya, tidak harus berton-ton, beberapa kilogram pun pihaknya siap memfasilitasi ekspor produk UMKM.
“UMKM tidak perlu memikirkan izin ini itu. Itu urusan GPEI. UMKM hanya perlu memikirkan produksinya. Cara mengirimnya urusan kami,” tandas dia.
Sementara, Bupati Pati Haryanto menyatakan, adanya kerjasama antara Pemkab Pati dengan Ditjen Binalattas Kemnaker RI memberi harapan besar dalam penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan.
Untuk itu, ia berharap MoU ini bisa segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata, terutama oleh enam dinas terkait.
“Dengan MoU ini, kita mudah berkomunikasi dan mengakses program ketenagakerjaan dan hal-hal terkait, terutama bimbingan dan pelatihan. masing-masing OPD, utamanya Disnaker, saya harap mengkomunikasikan secara intensif agar apa yang kita tandatangani hari ini ada tindak lanjut,” ucap dia.
Menyorot poin peningkatan UMKM, Haryanto mengatakan, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Pati memang bertumpu pada UMKM.
“UMKM sangat membantu. Selain menampung cukup banyak tenaga kerja, ada juga produk UMKM yang diekspor. Kalau di Juwana ada kuningan. Di Pati juga banyak home industry tepung tapioka,” sebut dia.
Karena itu, lanjut Haryanto, dirinya menyambut baik tawaran GPEI untuk membantu ekspor produk UMKM Pati. Terlebih, ia meyakini kualitas produk UMKM Pati tidak kalah dibanding daerah lain.
Pada kesempatan tersebut, ia juga meminta GPEI untuk membantu ekspor produk pertanian. Dalam hal ini, produk pertanian yang tengah marak diperbincangkan. (Red)
from MOKI I Kabar-Investigasi.com https://ift.tt/2PsfQUG
Berita Viral
No comments:
Post a Comment