Dalam orasinya korlap FPMJT Bambang Supratman menuding Bupati dan anggota pansel dalam pelantikan 9 OPD cacat hukum.
"Pelantikan 9 OPD telah melabrak surat edaran Kemenpan No.16 Thn 2012, yang mengutamakan kapasitas kompetisi dan Integritas. Dan salah satu anggota pansel adalah anggota partai politik yang sudah jelas melanggar PP No.11 Thn 2017," jelasnya.
Lanjut Bambang dari hasil investigasi pihaknya mempunyai data hasil uji kompetensi lelang jabatan 9 OPD yang di laksanakan di Surabaya bulan lalu,
"Kami mengantongi hasil uji kopetensi 9 OPD di Surabaya. Ironisnya peserta uji kopetensi yang memperoleh nilai/scor tinggi kalah dengan peserta yang memperoleh nilai/scor rendah, ini jadi pertanyaan besar terhadap publik kenapa bukan hasil Assessment tertinggi yang di lantik ada apa,"cetus Bambang.
Sementara Sekdakab Sumenep Edy Rasyiadi saat menemui puluhan pendemo menyampaikan, pihaknya akan menampung kritik dari teman teman dan akan memfasilitasi untuk ketemu bapak Bupati,
"Kami akan memfasilitasi teman semua untuk ketemu Bapak Bupati untuk menjelaskan semua apa yang menjadi aspirasi teman teman," tutup Edy Rasyiadi.(Sar)
from MOKI I Media Online Kabar Investigasi https://ift.tt/2Zt362g
Berita Viral
No comments:
Post a Comment